Anggapan bahwa kampus merupakan miniatur negara bukanlah hal yang hiperbolis. Perbedaan mendasar antara panggung politik nasional dan universitas hanya pada skalanya pengaruhnya, tetapi sisanya sama saja. Sebagai contoh: saat pemilihan tiba, partai-partai kampus menyodorkan Pasangan Calon (Paslon) untuk saling beradu retorika manis nan segar di telinga serta memobilisasi massa demi kolega dapat menjabat sebagai ketua dan wakilnya. Dinamika tersebut sudah lazim dan pasti terjadi di panggung politik manapun. Namun sangat disayangkan, politik kampus tidak hanya meniru mekanisme yang digunakan politik nasional, tetapi dalam beberapa kasus juga memproduksi perilaku buruknya.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meskipun sudah menjadi rahasia umum paslon mana yang ia dukung, tetapi sebagai presiden, di ruang publik Jokowi tetap dituntut untuk selalu bersikap netral, apapun keadaannya. Sayangnya, komitmen yang menjadi etika dasar ini justru diabaikan. Jokowi tidak menutupi keberpihakan dan kedekatannya kepada salah satu paslon yang pada akhirnya dengan pengaruhnya di panggung politik, membuat paslon yang didukungnya memenangkan pemilu. Perilaku ini lah yang menjadikan pemilu 2024 dituduh sebagai salah satu pemilihan yang paling curang. Maka sudah seharusnya rekam jejak seperti ini menjadi catatan merah yang wajib dihindari.
Namun, pola serupa justru direplikasi oleh seseorang yang akan kita sebut sebagai GX, di mana saat ini ia tengah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) di salah satu universitas di Jawa Barat. Menjelang pertengahan masa jabatannya, secara personal di akun media sosial (medsos) pribadinya ia mempromosikan partai yang menaunginya. Hal ini sungguh sebuah ironi, di mana seseorang yang selalu berkoar-koar menyerukan perubahan sistem bahkan menjadi pemimpin terdepan pergerakan mahasiswa yang membawa nama universitasnya, justru melakukan hal sama seperti pihak yang selama ini dikritiknya.
Seperti halnya Jokowi, kesalahan GX terletak pada ketidakpekaan dan ketidakmampuannya untuk menentukan batasan antara identitas pribadi dengan tanggung jawab publik. Dengan jabatan dan amanat yang dibebankan kepadanya sebagai presma, seluruh modal sosial, panggung, dan atribut organisasi seharusnya tidak lagi ditujukan untuk satu golongan, melainkan untuk kepentingan bersama seluruh mahasiswa tanpa memandang perbedaan latar belakang. Meskipun dilakukan melalui medsos pribadi, tindakan promosi tersebut tetap mencerminkan dan menunjukkan kecenderungannya untuk lebih berpihak pada faksi politiknya. Ibarat seorang anak memiliki dua mainan, hanya salah satunya yang dipamerkan, sedangkan yang tersisa hanya menjadi pajangan atau pelengkap saja.
Lebih jauh lagi, pada titik tertentu promosi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk eksploitasi kekuasaan. Promosi sendiri merupakan salah satu cara untuk membentuk persepsi publik dengan tujuan menarik interest suatu kelompok untuk mengikuti atau sekadar mendukungnya. Dengan memanfaatkan posisi resminya, label presma digunakan sebagai ‘kapital utama’ untuk mengonstruksi persepsi publik, khususnya terhadap mahasiswa baru (maba) yang masih awam dengan dinamika politik kampus. Rekomendasi dari sang pejabat tertinggi mahasiswa tersebut berpotensi dipersepsikan oleh maba sebagai ‘jalan utama’ atau ‘langkah terbaik’ yang harus diambil. Penggiringan ini jelas merupakan penyalahgunaan status dan otoritas, di mana jabatannya tidak digunakan secara murni untuk kepentingan mahasiswa secara keseluruhan, melainkan sekadar menjadi kepanjangan tangan demi keberlangsungan dominasi partainya.
Sebagai seseorang yang sedang mempelajari dunia perpolitikan, perlu saya akui bahwa GX adalah orang yang sangat sadar akan manfaat penggunaan ‘citra’ dalam panggung politik. Namun, rasanya hal tersebut bukanlah patokan yang menentukan kepiawaian dalam memimpin. Dalam kasus ini, tindakannya tersebut sangat sembrono, di mana ia gagal menyadari bahwa dirinya sedang mengikis etika moral dengan mengeksploitasi jabatan yang didudukinya. Seharusnya ia paham bahwa awal hingga pertengahan masa jabatan merupakan momentum krusial untuk membangun pengaruh serta kepercayaan melalui pencapaian, bukan dengan memamerkan maupun menggiring opini untuk terlibat bersama faksi politiknya. Jika pola ini terus dibiarkan, maka jangan heran apabila mahasiswa merasa bahwa ia hanyalah sekadar boneka, di mana label presma hanya dimanfaatkan sebagai pemuas hasrat demi melegitimasi diri sendiri agar dilirik oleh petinggi partai. Jangan heran pula, jika banyak yang beranggapan bahwa daya tawar utama partai naungannya bukanlah menaikkan kapasitas intelektual dibalut kalimat seindah ‘penggerak perubahan,’ melainkan hanya menjual nama-nama kader yang entah bagaimana dapat menduduki jabatan strategis dan jumlah massa yang banyak.
Oleh karena itu, sebagai seorang presma, GX seharusnya berdiri sebagai teladan serta pertahanan pertama yang mencegah perilaku buruk politik nasional, bukan untuk memproduksikannya di dalam lingkungan kampus. Langkahnya cukup sederhana, yakni mengesampingkan kepentingan partai dan sepenuhnya fokus pada pengawalan aspirasi mahasiswa. Sebab, tindakan sembrono seperti ini tidak hanya mencemari nama baik jabatannya sendiri, tetapi juga secara tidak langsung memberikan pelajaran politik yang keliru bagi mahasiswa generasi selanjutnya. Jangan sampai demi ambisi satu golongan menjadikan praktik ini dinormalisasi hingga mencemari iklim demokrasi universitas, yang pada akhirnya justru turut memperparah bobroknya politik nasional di masa depan.
Penulis: Dino Patcu Djalur
Desainer: Azizah Marzha
