Aku mau cerita dulu sebelum masuk ke yang ribut-ribut itu. ARTJOG itu acara yang kalau kamu orang Yogyakarta atau pernah lama di Yogyakarta, pasti familiar banget rasanya. Tidak ada yang menyangka tahun ini ributnya sudah mulai duluan, bahkan sebelum acaranya dibuka. Sebenarnya, yang bikin orang heboh bukan karyanya dulu. Sebelum lampu pembukaan menyala saja, timeline sudah panas gara-gara satu nama menempel di poster digital: Didit Hediprasetyo. Lewat yayasannya, Didit Hediprasetyo Foundation (DHF), ia masuk sebagai strategic sponsor. Buat yang ketinggalan info, ini anaknya Presiden Prabowo dan begitu nama itu nyangkut di acara seni yang reputasinya selama ini "ruang paling bebas buat ngomong apa saja," ya sudah deh, langsung jadi bahan ramai.
Kira-kira begini pertanyaan yang muncul di kepala banyak orang: kalau sponsornya anak presiden, masih bisa dibilang independen atau tidak ruang seni ini? Ini pertanyaan yang wajar muncul di negara mana pun, apalagi di Indonesia dengan sejarah panjang soal seni yang dikontrol, dibungkam, atau dipakai buat citra penguasa.
Beberapa hari sebelum pembukaan, poster yang mengumumkan Didit bakal buka acara itu mendadak link-nya error, diganti diam-diam. Logo DHF yang sempat menempel di situs resmi juga hilang, tidak ada pengumuman apa-apa. Tetapi ya namanya warganet, hal kecil kayak begini langsung jadi besar. Screenshot lama beredar lagi dan dari situ orang malah makin curiga. Kalau memang tidak ada masalah, untuk apa dihapus secara sembunyi-sembunyi? Kalau aku jadi penyelenggara, ini justru langkah yang paling bikin curiga. Diam-diam menghapus logo itu kesannya sudah mengaku salah, tetapi tidak mau menanggung konsekuensi mengaku di depan publik.
Chief Executive Officer (CEO) ARTJOG, Heri Pemad, akhirnya angkat bicara di konferensi pers. Katanya, dia baca semua kritik yang masuk, terima telepon dari banyak seniman, dan mengerti kalau situasi ini bikin chaos. Awalnya, kata dia, keterlibatan DHF cuma sebatas dukungan, ketemu kesamaan visi soal ekosistem seni, sesimpel itu menurut dia.
Cuma buat sebagian seniman, kalau bawa nama keluarga kekuasaan, tidak pernah sesimpel itu. Terlebih, bukan cuma perihal anak presiden, sejarah keluarganya jauh lebih panjang dan berat buat dibahas santai, apalagi dipajang di plakat sponsor pameran seni, dan menurutku hal ini sering disepelekan banyak orang: nama sensitif itu bukan cuma nama. Nama itu bawa beban sejarah, relasi kekuasaan, dan pertanyaan-pertanyaan lama yang belum selesai dijawab negara ini. Jadi, waktu orang protes, itu bukan cuma soal ‘enggak suka sama Didit secara personal’, itu soal apa yang nama itu wakilkan.
Akhirnya, Didit batal datang. Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dari Keraton Yogyakarta yang menggantikan membaca pidato kebudayaan di pembukaan. Nama DHF dicoret dari sponsor. Juru bicaranya, Bambang, bilang Didit sendiri tidak merasa keberatan, dan katanya tidak ada satupun seniman yang mundur karena ini, soalnya persiapannya memang sudah dimulai dari tahun lalu.
Kedengarannya kayak masalah sudah selesai ya. Eh, ternyata belum.
Malam pembukaan, di depan Fasad yang biasanya menjadi spot foto andalan pengunjung, ada seniman teater sendirian di sana. Namanya Ayik. Pakaian hitam semua, kepala ditutup kupluk. Dia monolog sambil menebar bunga, semacam gestur yang mengingatkan ritual kematian. Salah satu kalimat melekat di kepala, “Sastra telah mati, seni telah mati, intelektual tanpa hasrat pemberontakan adalah perpanjangan tangan negara,” berat sih kalimatnya. Tetapi justru di tengah suasana pembukaan yang biasanya berisi selebrasi dan tepuk tangan, kalimat seberat itu jadi terasa pas. Kadang, memang butuh satu orang untuk berani speak up bikin suasana tidak nyaman, biar orang lain mau berpikir ulang lagi.
Cat semprot merah muda dia semburkan ke plakat ARTJOG di dinding.
Petugas yang jaga sempat ragu sebentar, lalu gerak. Ayik diamankan, dibawa ke pos jaga, dan dia mengaku sempat dipukul waktu diinterogasi. Belum lama setelah itu, sekelompok orang lain menyebut diri mereka "Art Jokes", sindiran ke ARTJOG sendiri ikut beraksi, melempar cat merah ke karya Roby Dwi Antono di Museum Fasad, beberapa diantaranya ditangkap.
Videonya menyebar cepat sekali dan justru di sinilah hal lebih penting dari urusan sponsor muncul. Bukan lagi soal siapa sponsornya saja, tetapi soal bagaimana aparat di lapangan merespons upaya-upaya bersuara terkait ketidaksetujuan di tempat yang katanya ruang bebas berekspresi. Kalau di ruang seni saja respons pertamanya represif, gimana lagi di ruang-ruang lain yang tidak punya privilege disorot kamera dan media?
Panitia akhirnya minta maaf soal dugaan tindakan represif itu. Tetapi, permintaan maaf setelah video viral rasanya beda jauh sama permintaan maaf ketika lahir dari kesadaran sendiri sejak awal, dan ini titik paling gampang dilupakan orang: minta maaf itu murah kalau cuma keluar setelah ada perekaman. Yang mahal itu kalau dari awal sudah sadar bahwa mengamankan protes dengan kekerasan, di acara seni sekalipun, itu bukan respons yang bisa diterima.
Coba dipikir dari sisi penyelenggara dulu. Acara sebesar ARTJOG uang banyak. Ratusan karya, ratusan seniman, operasional yang tidak murah. Cari sponsor itu kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan. Wajar kalau mereka defensif waktu dikritik, karena dari sudut pandang mereka, ini cuma soal logistik biar acara tetap jalan.
Tetapi giliran dibalik, argumennya sama kuatnya, atau menurutku malah lebih kuat. Begitu sponsor itu datang dari lingkar kekuasaan negara, garis antara ‘dukungan’ sama ‘kontrol’ jadi kabur. Bukan berarti ada perintah langsung buat menyensor karya. Panitia sendiri menekankan tidak ada intervensi, malah masih banyak karya kritik dan aktivisme terpajang tahun ini. Tetapi, kontrol kan tidak selalu butuh perintah. Kadang dia cuma butuh rasa nggak enak yang bikin orang mikir dua kali sebelum kritis, gara-gara nama besar menempel di plakat sponsor. Dan rasa nggak enak itu tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan lewat dokumen, tetapi bukan berarti dia tidak ada.
Ada satu manajer restoran yang sebelumnya mitra ARTJOG, malah memutuskan kerja sama gara-gara isu ini. Bukan karena dia anti-seni, tetapi karena dia merasa tidak nyaman namanya menempel di sesuatu yang menurut dia sudah kehilangan independensinya. Buat aku, langkah kecil macam ini sebenarnya lebih jujur, dia ambil risiko kehilangan keuntungan demi sikap.
Susah sebenarnya menunjuk siapa yang paling salah di sini, dan aku tidak mau pura-pura ini hitam putih. Panitia butuh dana, itu kebutuhan riil, bukan dosa. Sponsor ingin ‘mendukung ekosistem seni.’ Nah, bisa jadi tulus, bisa jadi tidak, dan kita memang tidak akan pernah benar-benar tahu isi kepala orang. Seniman protes karena merasa ruang mereka ditarik masuk lingkar kekuasaan juga punya alasan yang sah buat marah dan menurutku alasan itu lebih dari cukup buat didengar serius, bukan dianggap berlebihan.
Tetapi, kalau dipaksa memilih sikap, aku lebih condong ke skeptis. Bukan karena aku anti-Didit secara pribadi, aku bahkan tidak kenal orangnya. Tetapi karena ruang seni, kalau dia mau tetap jadi ruang terpercaya buat ngomong jujur soal kekuasaan, ya harus berani memilih sumber dana yang tidak bikin dia ragu-ragu sendiri ngomong jujur. Kalau sponsornya saja sudah bikin orang takut bersikap kritis, itu tanda bahaya, bukan tanda kerja sama yang sehat.
Setelah semua ini, ARTJOG tetap jalan. Pengunjung tetap datang. Karya-karya tetap dipajang sampai akhir Agustus. Hidup, dan acara seni, ya memang begitu terus jalan walaupun ada yang retak di dalamnya. Tetapi, keretakan itu jangan dianggap selesai cuma karena acaranya tetap ramai dan tiketnya tetap habis.
Satu hal masih menggantung di kepalaku. Kalau ruang seni yang katanya bebas itu butuh duit buat hidup dan duit itu kadang datang dari sumber kekuasaan yang justru sering dikritik lewat seni itu sendiri, terus, di mana sebenarnya kita meletakkan independensi? Aku tidak punya jawaban rapi buat ini, dan sepertinya memang tidak harus rapi. Tetapi setidaknya, pertanyaan ini harus terus dipertahankan.
Penulis: Saber Roam
Desainer: Chika Dwi Prasetya
